Alat Pelindung Diri

Alat Pelindung Diri

APD atau Personal Protective Equipment (PPE) merupakan perlengkapan yang sangat penting didalam perjalanan maupun bekerja. Keselamatan merupakan prioritas pada saat kita melakukan perjalanan dan bekerja. Berbagai resiko yang potensial terjadi didalam perjalanan dan kegiatan kita harus diidentifikasi dan diantisipasi. Antisipasi dapat dilakukan dengan pemilihan moda transport, waktu, rute, dan penggunaan alat pelindung diri.

Peraturan Perundangan

Terdapat peraturan menteri yang mengatur mengenai APD ini. Kita dapat mengacu peraturan menteri untuk mengetahui jenis APD yang diperlukan itu apa saja. Peraturan ini memang diperuntukkan untuk kegiatan usaha tetapi bisa kita pelajari isinya untuk persiapan pribadi.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.08/MEN/VII/2010 TENTANG ALAT PELINDUNG DIRI

Jenis Alat Pelindung Diri

Secara sederhana APD meliputi :
a. pelindung kepala;
b. pelindung mata dan muka;
c. pelindung telinga;
d. pelindung pernapasan beserta perlengkapannya;
e. pelindung tangan; dan/atau
f. pelindung kaki.
g. pakaian pelindung;
h. alat pelindung jatuh perorangan; dan/atau
i. pelampung

Misalnya kita akan melakukan perjalanan dengan moda transportasi perahu. Kita harus identifikasi semua resiko yang terkait dengan kegiatan naik perahu seperti tenggelam, terbakar matahari, kena angin, mata kemasukan debu, terganggu berisik suara mesin dan lain lain. Dengan berbagai kemungkinan resiko yang ada maka yang APD atau PPE yang harus kita persiapkan adalah:

  • pelampung ( mutlak harus ada),
  • kaca mata untuk melindungi mata dari angin dan debu.
  • ear plug ( beberapa perahu menggunakan mesin yang suaranya sangat kasar)
  • sun block ( untuk perahu yang tanpa atap)
  • jacket dan topi ( pelindung dari angin)
  • minyak angin ( siapa tahu mual mual)

Ahli K3 Umum

Penggunaan APD atau PPE didalam dunia usaha tidak terlepas dengan yang namanya keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan komponen yang akhirnya berujung pada biaya produksi karena adanya kehilangan waktu. Pengusahan harus mempekerjakan seorang dengan kualifikasi Ahli K3 Umum yang mampu melakukan identifikasi bahaya dan resiko dalam kegiatan produksi dan tentu saja memformulasikan mitigasi atau antisipasinya. Ahli K3 Umum merupakan seseorang yang dilatih oleh lembaga yang telah di beri wewenang oleh instansi terkait dalam hal ini Kemenakertrans. Ahli K3 Umum juga akan diberi Surat Kewenangan oleh Menteri untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya.